Sudah Evaluasi DWP, Pemprov DKI: Tahun Depan Izin Tak Kami Berikan

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah rampung melalukan evaluasi terhadap penyelenggaraan acara musik Djakarta Warehouse Project (DWP) yang digelar 13-15 Desember 2019 di JIexpo Kemayoran lalu. Setelah evaluasi, pemprov memutuskan tak memberikan izin untuk menyelenggarakan acara itu di tahun depan.

Plt Kadisparbud sekaligus Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan terdapat temuan yang dianggap menyalahi kesepakatan dengan Pemprov. Karena itu ia menyatakan akan mengambil tindakan tegas.

"Bila penyelenggara nantinya mengajukan izin penyelenggaraan DWP untuk tahun depan, maka tidak akan kami berikan,” ujar Sri kepada wartawan, Selasa (31/12/2019).

Terkait temuan itu, ia mengaku tidak bisa membeberkannya kepada publik. Namun, ia meyakini telah mendapatkannya dari sejumlah pihak termasuk masyarakat.



“Kami mendapat temuan dan laporan berupa pelanggaran nilai dan norma terkait kegiatan DWP 2019 yang tidak mungkin kami tampilkan pada publik. Sehingga, kami memanggil pihak penyelenggara untuk memberikan klarifikasi,” jelasnya.

Selain itu pihak DWP, kata Sri, sudah mengakui memiliki keterbatasan tak bisa membatasi sikap para pengunjung yang dinilai melanggar norma dan nilai penyelenggaraan DWP. Hal itu juga sudah disampaikan langsung kepada pihaknya.

“Dalam pertemuan yang kita lakukan, pihak penyelenggara mengakui keterbatasan kemampuan mereka untuk mengendalikan berbagai jenis pelanggaran nilai dan norma pada DWP 2019,” katanya.

Sebelumnya, Acara musik Djakarta Warehouse Project di JIexpo Kemayoran telah selesai meski mendapatkan penolakan. Meski demikian, protes masih terjadi, terlebih lagi setelah ada temuan alat kontrasepsi kondom dan minuman keras (miras).



Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku akan melakukan evaluasi acara tahunan itu. Ia akan memanggil Ismaya selaku penyelenggara.

"Akan dilakukan pemanggilan untuk ditunjukan ini komitmennya," ujar Anies di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jumat (20/12/2019).
sumber

*****
Gubernur katanya akan mengevaluasi.
Kalau mau mengevaluasi artinya apa-apa yang jadi masalah akan diambil tindakan preventif. Dan itu kalau memang DWP tetap akan dilanjutkan oleh Anies, padahal Pemprov DKI Jakarta udah bilang DWP gak akan diijinkan jika penyelenggara meminta ijin. Lha kalau sejak sekarang udah dibilang gak bakal dapat ijin, ngapain juga minta ijin? Tinggal dipindah ke Bali,selesai.

Dan potensi pajak dari DWP yang nilainya fantastis bisa dinikmati Bali. Lumayan kecipratan 10 milyar.

Acara DWP sendiri lebih privat bagi para pengunjung. Tak mungkin penyelenggara harus menggeledah barang bawaan pengunjung sampai ke hal yang privat. Sponsor DWP sendiri terdapat produk kondom dan minuman keras. Tak mungkin Pemprov tak tahu siapa-siapa sponsor DWP.

Alasan penyelenggara mempunyai keterbatasan untuk mengawasi sekian banyak pengunjung sebenarnya lebih sulit dibanding FPI mengawasi anggotanya yang membawa bendera ISIS saat demo. Atau melihat dengan jelas Munarman berbaiat kepada ISIS. Anehnya Munarman seperti kebal hukum, padahal di negara lain orang seperti Munarman sudah bisa dipenjara lama. Kalau Munarman sampai kini masih bisa melenggang bebas, itu karena pihak-pihak yang terkait menganggap sepele kasus Munarman berbaiat kepada ISIS. Virus dibiarkan menginfeksi sebuah komputer, maka bebaslah virus tersebut merusak sebuah sistem komputer.

Kalau mau buka-bukaan, ya sudah dibuka terang benderang. Darimana Munarman memperoleh kondom dan minuman keras tersebut. Jangan segampang itu bilang rahasia. Ini sama rahasianya mereka mendapat bendera palu arit yang terbilang baru.

Kalau Munarman merasa Jakarta penuh maksiat, ya sudah pindahkan saja markas FPI ke Aceh atau propinsi lain. Toh yang namanya propinsi syariah aja masih banyak kemaksiatan.

Kalau saja Gubernur DKI Jakarta masih Ali Sadikin, sudah diusir itu FPI dari Jakarta. Dan pastinya tak akan boleh lalu lalang di jalanan ibukota, sebab hingga kini sebagian besar jalanan ibukota dibangun dengan pajak uang haram legalisasi judi dan kemaksiatan lainnya.

Dan FPI boleh saja berlaku lebih polisi dari polisi. Nyatanya pajak dari bisnis yang berbau maksiat hingga kini masih diterima oleh Pemprov DKI Jakarta.

Dan catat ini.
Uang dana operasional gubernur DKI Jakarta yang nilainya milyaran yang dinikmati Anies Baswedan juga berasal dari pajak hiburan malam yang jelas menjual minuman keras hingga kondom! Toh Anies sampai sekarang berat hati untuk menggunakan dana operasinalnya untuk menggaji TGUPP yang gak ada kerjanya itu.

Urusan kondom diributin.
Dasar otak cabul!