Kamis, 23 Februari 2017 | 18:09 WIB

KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menganggap pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan "demokrasi kebablasan" hanya sebatas retorika.

Jokowi mengungkapkan pernyataan itu dalam pengukuhan pengurus DPP Hanura di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2/2017) kemarin.

"Ya menurut saya retorika. Presiden kan punya kewenangan kekuasaan, kalaudemokrasi itu dianggap kebablasan bagaimana supaya tidak kebablasan berarti kan harus ada aturan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Misalnya, kata Fadli, adalah pemerintah bersama DPR mengubah produk undang-undang atau melalui perubahan sistem.

Pernyataan Jokowi itu, menurut Fadli, justru seperti pernyataan pengamat yang tidak punya langkah konkret untuk mengembalikan situasi menjadi tidak lagi kebablasan.

"Itu ucapan kayak pengamat ya. Harusnya, kalau Presiden apa langkahnya, jangan hanya melontarkan," kata politisi Partai Gerindra itu.

Jokowi sebelumnya mengatakan, demokrasi yang kebablasan itu membuka peluang artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sekterianisme, terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

(Baca: Jokowi: Demokrasi Kita Sudah Kebablasan)

"Penyimpangan praktik itu mengambil bentuk nyata seperti kita lihat belakangan ini, politisasi SARA seperti yang disampaikan Pak OSO, saling memaki dan menghujat kalau diteruskan bisa menjurus pada memecah belah bangsa kita," ucap Jokowi.

"Banyak yang bertanya pada saya, apa demokrasi kita keablasan? Saya jawab ya, demokrasi kita sudah kebablasan," kata dia.

Sumber Berita

======================================================
Mendadak pengamat nih..

Dari isi pidatonya, timbul pertanyaan.. kenapa Komunisme tidak disebutkan?? Ini membuktikan kabar Neo-PKI itu benar dan fakt, iya kan??

Maksud dari pernyataan : "serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila." tu apa ya yg dimaksud?? Mau sebut Islam kan????: