TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Prabowo Subianto maju ke gelanggang pemilihan presiden pada Juli nanti menuai penolakan. Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa menyatakan Prabowo bermasalah secara moral dan hukum.

"Melalui Gerakan Melawan Lupa, kami mengingatkan masyarakat agar tidak memilih capres yang pernah melanggar HAM," ujar Direktur Program Imparsial Al Araf di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jumat, 25 April 2014.

Mereka juga melakukan edukasi dan sosialisasi bagi pemilih muda supaya mengerti apa yang terjadi pada masa lalu. Menurut Araf, masyarakat harus menyadari demokrasi sekarang bisa terwujud karena sumbangan para korban pelanggaran HAM. Itu sebabnya, Koalisi akan terus melakukan kampanye melalui diskusi dan bertemu media. (Baca: Gerindra Yakin Isu HAM Tak Ganjal Prabowo)

Koalisi ini beranggotakan 23 organisasi, yakni Imparsial, KontraS, YLBHI, Elsam, Indonesia Corruption Watch, Politik Rakyat, LBH Jakarta, LBH Pers, AJI Indonesia, HRWG, Institute Demokrasi, KASUM, JSKK, IKOHI, LBH Masyarakat, Perempuan Mahardika, LBH Surabaya, INFID, PUSHAM-UII Yogyakarta, Solidaritas untuk Papua, dan Federasi Buruh Lintas Publik. (Baca: Pro-Jokowi Desak SBY Usut Kasus Wiji Thukul)

Menurut perwakilan Human Rights Working Group Chairul Anam, Prabowo tidak layak menjadi capres karena berupaya merusak hukum sehingga kasusnya mengambang. "Pemimpin Indonesia haruslah orang yang patuh pada hukum dan tunduk pada HAM," katanya. (Baca: Jokowi-Kalla Dianggap Paling Pro Hak Asasi Manusia)

Perwakilan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Wahyudi Jafar pun berpendapat bahwa pengusutan pelanggaran HAM tak akan tuntas apabila para pelanggar menempati posisi tinggi. "Tak akan ada keadilan apabila orang-orang yang terlibat kejahatan masa lalu jadi pemimpin masa depan," ujarnya.



Sumber, Tempo 26 April 2014