semakin maraknya kasus korupsi yang melanda negara kita, semakin membuat kita sebagai warga negara merasa khawatir.

- apa jadinya negara kita dalam sepuluh tahun yang akan datang ?

- apa bisa terealisasi cita - cita untuk menjadi sepuluh negara dengan ekonomi yang kuat ?

- apakah para koruptor akan jera dengan hukuman yang menjerat mereka ? (bahkan hukuman untuk maling ayam jauh lebih berat ketimbang mereka yang melakukuan korupsi)


para pejabat kita yang notabene nya telah mengenyam pendidikan tinggi dan bahkan telah berstatus haji (bagi yang muslim) tetap tidak bisa menjadi tembok yang kuat untuk mencegah terjadinya tindak korupsi..!



Ketika kita mendengar Singapura dan Jepang, maka di benak kita mungkin wilayahnya kecil. Namun ketika berkunjung ke kota Singapura atau Tokyo (penduduk 36 juta jiwa), kita tidak merasa sedang berada di negeri sempit, karena di dalam kotanya banyak ditemui taman-taman asri dan luas bahkan hutan yang bisa dinikmati semua warga. Ini adalah salah satu dampak kalau uang rakyat tidak dikorupsi; uang yang ada dapat digunakan untuk membangun fasilitas atau tempat umum.

Masih maraknya korupsi di era reformasi ini patut membuat kita merasa miris. Pada hal gerakan reformasi tumbuh karena sudah tidak tahan lagi dengan praktek korupsi yang merajalela di masa Orde Baru yang dimotori Presiden Soeharto. Sekarang ini Transparency International masih menempatkan Indonesia di urutan ke-118 dari 176 negara yang diteliti; jauh di bawah Singapura yang berada di urutan ke-5, bahkan Malaysia pun masih bisa pada urutan ke-54 dalam indeks anti korupsi ini.

Menurut Wakil Menkumham Denny Indrayana, selama 2004-2013, tercatat 291 kepala daerah baik Gubernur, Bupati serta Walikota terjerat korupsi. Sedang untuk aparatur negara tercatat ada 1.221 orang. Dari 291 kepala daerah itu terdapat gubernur 21 orang, wakil gubernur 7 orang, bupati 156 orang, Wabup 46 orang, walikota 41 orang, dan wakil walikota 20 orang. Sedang untuk 1.221 orang aparatur negara yang terkait korupsi terdiri dari 185 orang yang statusnya tersangka, 112 terdakwa, 877 terpidana, dan saksi 44 orang. Namun ternyata kasus korupsi belum berhenti.

Menurut KPK uang sebesar Rp. 157,2 Triliyun (tahun 2011) berhasil diselamatkan dari perbuatan korupsi dan dalam bentuk uang yang disetor ke kas Negara mencapai Rp. 968 Miliyar (tahun 2008-2011). Bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang seharusnya menjaga keadilan malah ikut korupsi dan ditahan KPK tanggal 2 Oktober 2013. Kejaksaan Agung juga mengklaim telah menyelamatkan anggaran negara Rp 1,4 trilyun dari tangan para koruptor. Uang sebanyak itu dapat dimanfaatkan untuk membangun taman-taman kota di Jakarta misalnya sepuluh taman sekelas Monas; masyarakat akan bisa menikmatinya.

Tertangkapnya Fathanah dan Maharani yang menyebabkan mundurnya presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq kembali mewarnai upaya pemberantasan korupsi. Tim KPK juga menangkap pegawai Ditjen Pajak karena menerima suap di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Bulan Maret 2013 Wakil Ketua PN Bandung ditangkap KPK karena menerima suap. Tanggal 21 Februari 2013 KPK telah menetapkan Anas Urbaningrum, yang juga Ketum Partai Demokrat, sebagai tersangka kasus korupsi Proyek Hambalang dengan total anggaran Rp 2,5 trilyun. Sebelumnya, tanggal 7 Desember 2012 Menpora Andi Mallarangeng mundur karena juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Irjenpol Djoko Susilo dari Kepolisian yang ditahan KPK karena terlibat pencucian uang hingga ratusan milyar rupiah juga mewarnai berita korupsi Indonesia akhir-akhir ini.

Padahal KPK juga telah menahan beberapa perempuan yang terlibat korupsi yakni Miranda Swaray Goeltom yang menyuap para anggota DPR agar tepilih menjadi Deputi Gubernur Senior BI, Neneng Sri Wahyuni (isteri mantan Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin), Ratna Dewi Umar (mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan flu burung tahun 2007), dan pengusaha Siti Hartati Murdaya yang terlibat dalam kasus penyuapan. Mendagri Gamawan Fauzi juga pernah menginformasikan ratusan kepala daerah yang terlibat korupsi.

Dulu ada anggapan bahwa korupsi marak karena tidak ada aturan yang tegas, tapi sekarang sudah ada UU Tipikor yang cukup baik dan dapat dijadikan dasar bagi penegak hukum untuk menjatukan hukuman berat, termasuk hukuman mati dan hukuman seumur hidup.

Di zaman Orde Baru ada anggapan korupsi merajalela karena tidak ada komitmen dari penguasa tertinggi yakni Pak Harto, tapi sekarang presiden pun membiarkan bendahara dan ketua partainya untuk diproses KPK. Sebelumnya ada anggapan bahwa lembaga yang ada tidak berani menghadapi para koruptor, tapi sekarang kita sudah memiliki lembaga yang kuat seperti KPK, namun kasus korupsi masih tetap marak terjadi.

Walaupun penahanan orang-orang penting seperti Menteri, Gubernur, Bupati, anggota DPR, jenderal, ketua partai, pengusaha, dll dapat dianggap sebagai pencerminan kesungguhan Indonesia untuk memberantas korupsi, namun di sisi lain bisa juga dilihat sebagai kegagalan Indonesia untuk menjadikan dirinya sebagai negara bersih dan bebas dari korupsi karena akhir-akhir ini masih muncul kasus-kasus korupsi baru. Bahkan Ketua DPR Marzuki Ali mengatakan di daerah-daerah korupsi bisa mencapai 2-3 trilyun rupiah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya perlu ada langkah terobosan secara menyeluruh dan mendasar untuk dapat dapat memotong akar-akarnya agar tidak muncul lagi, karena jumlah uang rakyat yang dicuri atau disalahgunakan pun semakin besar.

Masih banyak Orang yang hidup miskin di negara ini yang untuk makan seadanya saja perlu berjuang sementara Miranda Swaray Goeltom, Neneng Sri Wahyuni, Ratna Dewi Umar, Angelina Sondakh, Gayus Tambunan, Siti Hartati Murdaya, dll yang terlibat korupsi tega naik mobil baru, tinggal di rumah mewah, pakai tas, baju, dan parfum mahal yang sesungguhnya merupakan porsi orang-orang miskin itu.